Para mahasiswa dan LSM yang tergabung dalam Majelis Penyelamat Rakyat (MPR) mengaku sebelumnya sudah mendatangi hotel di Surabaya yang dijadikan tempat rapat pembahasan P-APBD Tahun 2012, tetapi anggota DPRD tidak bersedia menemui pengunjuk rasa.
“Bahkan informasi yang kita terima, anggota dewan mengajak keluarganya menginap di hotel. Kenapa rapat mengajak keluarganya di hotel, menghambur-hamburkan uang rakyat,” teriak Jefri, salah satu orator dengan nada sengit.
Karena tidak ada yang menemui, mereka maju menerobos barisan pengamanan dan masuk ke ruangan gedung. Dari hasil sweeping, tidak ada pimpinanpun di ruang kerjanya.
Akhirnya, pengunjuk rasa ditemui oleh Wakil Ketua DPRD, A. Nurhamim dan Susiyanto diruang rapat pimpinan dewan yang dikawal langsung oleh Kapolsek Kota Gresik, AKP Moelyono SH.
Nurhamim mengatakan jika perumahan dewan sepenuhnya tergantung eksekutif. Sehingga, nominal tunjangan perumahan bagi anggota dewan menjadi turun atau naik, terserah eksekutif.
“Bola ada di eksekutif. Masalah kepatutan, eksekutif yang lebih mengetahuinya,” tandas Nurhamim.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Gresik, Susianto menambahkan, bahwa tunjangan perumahan bagi anggota dewan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. “Selain sudah dialokasikan dalam APBD Gresik Tahun 2012 juga tidak menyalahi aturan,” tegasnya.
Meskipun sudah ditemui oleh pimpinan dewan, tetapi pengunjuk merasa tidak puas. Mereka memaksa pimpinan dewan untuk membuat pernyataan menolak kenaikan tunjangan. Namun tuntutan itu ditolak karena sebelumnya tidak ada kesepakatan adanya penandatanganan tersebut. (vet)
sumber : portalgresik.com
0 comments:
Post a Comment